Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam suatu negara sangat dibutuhkan suatu sistem, hal tersebut ditujukan agar mesyarakat memoeroleh kesejahteraan dan juga keadilan. Begitupula dalam hal perekonomian khususnya di Indonesia. Dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan perihal ekonomi, maka dibutuhkan Sistem Ekonomi. Bab ini akan membahas menganai Sistem Perekonomian Indonesia meliputi: Latar Belakang Timbulnya Sistem Ekonomi, Definisi Sistem Ekonomi, Jenis-jenis Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Indonesia (Sistem Ekonomi Pancasila).

A. Latar Belakang Timbulnya Sistem Ekonomi

Setiap manusia yang hidup memiliki suatu kebutuhan yang berbeda-beda, entah itu untuk menunjang kehidupannya aatau pun hanya untuk aktualisasi diri di lingkungan sosialnya. Adapun contoh dari kebutuhan antara lain: kebutuhan akan sandang dan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial dan lain-lain. Atas dasar itu terbentuklah suatu bisnis, dalam artian orang yang memproduksi barang atau jasa demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Namun yang jadi persoalan adalah adaya kelangkaan faktor produksi artinya ketersediaan faktor produksi terbatas, seperti lahan, tenaga kerja, modal dan kewiraswataan. Lantas bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan faktor produksi yang ada sangat terbatas? Persoalan ekonomi itu menghasilkan suatu dilema bagi para produsen yaitu dalam hal pemilihan sumber daya yang tersedia. Sehingga muncul gagasan yang dikenal sebagai permasalahan dasar ekonomi.

Permasalahan dasar ekonomi merupakan suatu kajian (ilmu) dalam menghadapi persoalan ekonomi (memilih sumber daya yang tersedia). Permasalahan dasar ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. What? (Ontologi: Pertanyaan tentang keberadaan.)

• Apa kebutuhan masyarakat.
• Komoditas (barang  atau jasa) apa yang harus diproduksi.
• Berapa jumlah dari barang atau jasa yang harus diproduksi.
• Kapan diproduksi.
• Pilihan apa yang harus dilakukan untuk hari ini dan hari selanjutnya.
• dan lain-lain.

2. How? (Epistemologi: Pertanyaan tentang pilihan metoda.)

• Bagaimana komoditas harus diproduksi.
• Siapa yang memproduksi.
• Siapa yang harus bertani dan siapa yang berindustri.
• Energi apa yang dipakai dan dari mana sumber energi tersebut.
• Berapa besar peranan perusahaan negara atau swasta dalam memperoduksi barang dan jasa.

3. For Whom?

• Bagi siapa komoditas diproduksi.
• Siapa yang menikmati dan memperoleh komoditas.
• Bagaimana komoditas didistribusikan.
• Produksi sektor mana yang menjamin semua dan mendapat bagian yang sama.
• dan lain-lain.

Permasalahan dasar ekonomi tersebut akan menghasilkan keluaran, yaitu data faktual mengenai kondisi (perekonomian) dari suatu masyarakat (negara) dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan produksi barag dan jasa. Namun hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru. Misalnya, para produsen memilih untuk memproduksi bahan pangan, namun tidak ada yang memproduksi jasa kesehatan atau karena banyaknya kebutuhan masyarakaat akan pakaian, harga pakaian menjadi naik diluar batas kewajaran dan hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup membeli pakaian. Masalah-masalah seperti itulah yang menjadi sebab sangat diperlukannya sistem perekonomian.

B. Definisi Sistem Ekonomi

Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komonen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. 

Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem antara lain:

• Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. 
• Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. 

Unsur-unsur dari sistem antara lain:

• elemen sistem, 
• fungsi elemen, 
• hubungan antar elemen, 
• pranata (institusi) , 
• tujuan sistem . 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.

Elemen dari Sistem Ekonomi antara lain:

• Unit-unit ekonomi seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
• Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait. 
•  Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT).

Elemen tersebut memiliki fungsi dalam perekonomian. Yaitu Fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti:

• fungsi-fungsi produksi, 
• konsumsi, distribusi, 
• investasi, 
• regulasi. 

Hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankann fungsinya. 

C. Pranata (Institusi) Ekonomi

Mekanisme yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut pranata (institusi) ekonomi yang terdiri dari :

1. Norma hidup, seperti norma agama, adat-istiadat, tradisi, etika profesi.
2. Peraturan hidup, seperti konstitusi (UUD), undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Darah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan/ Surat Edaran Pejabat Resmi, Perjanjian-perjanjian Bilateral/ Internasional.
3. Paham Hidup, seperti pandangan hidup, cara hidup, ideologi. 

D. Tujuan Sistem Ekonomi

Tujuan sistem ekonomi suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:

1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri.

E. Jenis-jenis Sistem Ekonomi

Berdasarkan yang mengatur  mekanisme perekonomian:

1. Sistem Ekonomi Tradisional
2. Sistem Ekonomi Pasar 
3. Sistem Ekonomi Komando / Terpimpin

Berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset:

1. Sistem Ekonomi Kapitalis (Kapitalsisme)

• Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi 
• Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
• Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
• Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
• Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. 
• Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang    mengatur perekonomian menjadi efisien. 
• Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba 
• Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri.
• Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

a. Kelebihan-kelebihan Kapitalisme:

• Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
• Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. 
• Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

b. Kekurangan-kekurangan Kapitalisme:

• Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. 
• Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

2. Sistem Ekonomi Sosialis

• Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.
• Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
• Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
• Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. 
• Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis) 

Adapun Kelemahan dari Sistem Ekonomi Sosialis antara lain:

• Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum 
• Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan (Maka kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandeg).
• Tidak ada insentive untuk kerja keras (Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur).
• Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi ( Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskann mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. 

Sosialisme tidak sama dengan Kapitalisme, Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (The Six Major Historical Stages): primitive communism slavery feudalism, capitalism, sosialism dan full communism.

3. Sistem Ekonomi Campuran

1) Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan
2) Interaksi ekonomi terjadi di pasar
3) Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan
4) Adanya Campur Tangan Pemerintah
5) Alasan perlunya campur tangan pemerintah
a. Mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi
b. Mencegah organisasi buruh (gabungan) menekan pengusaha dalam menentukan harga barang

F. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

1. Rumusan Mubyarto

• Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral
• Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi 
• Nasionalisme selalu menjiawi kebijaksanaan ekonomi 
• Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional
• Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. 

Sistem Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian.

2. Rumusan Emil Salim

• Sistem Ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok- pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila
• Dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi.
• Sila keadilan sosial mengandung dua makna : Prinsip pembagian pendapatan yang adil dan Prinsip demokrasi ekonomi
• Pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme
• Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan (diatur) dalam UUD 1945 pada pasal-pasal 23, 27, 33, 34.

3. Rumusan Sumitro Djoyohadikusumo

• Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME
• Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat
• Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa
• Rakyat berperan dan berparsitipasi aktif dalam usaha pembangunan
• Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa 

G. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

Ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan perekonomian Indonesia. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi:

1. Repelita I (1969-1973)

Titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri yang mendukung sektor pertanian

2. Repelita II (1973-1978)

Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

3. Repelita III (1978-1983)

Titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

4. Repelita IV (1983-1988)

Titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri (ringan maupun berat) yang akan terus dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya.

5. Repelita V (1988-1993)

Titik berat pada sektor pertanian untuk memanfaatkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, serta pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang-barang untuk diekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolah hasil pertanian serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi value added maupun segi penyerapan tenaga kerja.

6. Repelita VI (1993-1998)

Titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, yang mendukung sektor industri dalam bentuk pertumbuhan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas semua bidang dan sub bidang yang semakin tinggi dan merata (khususnya SDM).

H. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama 1969-1996

Selama 1969-1996, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia telah melesat dari Rp49.445 miliar (1969) menjadi Rp298.030 miliar (1996), sehingga terjadi pertumbuhan rata- rata sebesar 6,87% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan yang menakjubkan ini, Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara di Asia yang dijuluki High Performing Asian Economies (World Bank, 1993: 1).

Perjalanan ekonomi Indonesia yang mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi, selama periode :

1. Stabilisasi dan rehabilitasi (1967-1972)

Untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat tergelincir pada paruh pertama 1960-an, pemerintah Orde Baru yang baru saja memegang tampuk kekuasaan mencanangkan berbagai program rehabilitasi dan stabilisasi per-ekonomian. Ketika itu pemerintah menempuh kebijakan orientasi ke luar secara moderat (moderately outward oriented) yang antara lain ditandai dengan peningkatan utang luar negeri, kebijakan substitusi impor di bidang perdagangan dan industri, liberalisasi investasi asing dan domestik, penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tanggal 21 Agustus 1971, dan kebijakan rasionalisasi beberapa BUMN (Pangestu, 1996).

Dalam waktu relatif singkat, berbagai kebijakan di atas mampu membuat perekonomian Indonesia bangkit kembali. Hal ini terlihat dari pertumbuhan utang luar negeri sekitar 20,52%, PMA 7,13%, dan ekspor neto 30,44% per tahun selama 1968-1972. Pada gilirannya, kemajuan yang diraih berbagai sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, bahkan sempat mencetak angka pertumbuhan dua digit. Selama periode stabilisasi dan rehabilitasi, per-tumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7,23% setahun, dengan angka pertumbuhan terendah tercatat tahun 1967 (2,29%) dan tertinggi tahun 1969 (11,11%).

2. Zaman keemasan minyak (1973-1982)

Era oil boom 1973-1982, tetap ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan, yakni rata-rata 7,37% setahun. Gejolak eksternal berupa kenaikan harga minyak yang sangat tajam di pasaran internasional dapat dinyatakan sebagai titik awal terciptanya angka pertumbuhan yang relatif tinggi. Ketika dunia mengalami krisis energi tahun 1973, harga minyak melambung secara luar biasa, sehingga peristiwa ini dikenal dengan istilah oil boom pertama. Selama 1973 minyak mentah Indonesia mengalami empat kali kenaikan harga, yakni dari US$ 3,73 (April) menjadi US$ 4,75 (Oktober), US$ 6,00 (November) dan US$ 10,80 per barel (Desember) (Alkadri, 1990). Rezeki nomplok dari minyak ini mendatangkan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1973 ekonomi tumbuh sebesar 11,31%, yang merupakan angka tertinggi yang pernah diraih bangsa Indonesia selama pemerintahan Orde Baru.

Pada tahun 1979-1980 kembali terjadi gejolak harga minyak (oil boom kedua) akibat dunia kekurangan pasokan minyak (Alkadri, 1990). Pada bulan April 1978 harga minyak mentah Indonesia masih sekitar US$ 15,65, namun setahun kemudian melonjak hampir dua kali lipat menjadi US$ 29,5 per barel. 

Peningkatan harga terus berlanjut mencapai US$ 35 setiap barel pada tahun 1981 dan terus bertahan hingga Oktober 1982.

3. Fase gejolak eksternal (1983-1986)

Setelah mengenyam pertumbuhan yang meyakinkan selama dua periode sebelumnya, maka pada periode ketiga, yakni fase gejolak eksternal (1983-1986), Indonesia dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit: pertumbuhan ekonomi merosot drastis menjadi hanya 4,88% per tahun.

Penurunan tingkat pertumbuhan selama periode ketiga di atas masih berkaitan dengan perkembangan harga minyak. Setelah mencapai angka US$ 35 tahun 1982, harga minyak Indonesia mulai menciut menjadi US$ 29,53 (1983 dan 1984), lalu US$ 28,53 (1985), dan secara berturut-turut anjlok hingga US$ 21,00 (Januari 1986), US$ 14,45 (Maret 1986), dan akhirnya mencapai angka terendah sebesar US$ 9,83 per barel pada bulan Agustus 1986. 

Kemerosotan ini tak pelak lagi menyebabkan pendapatan pemerintah menciut. Hal yang sama diperlihatkan pula oleh investasi dan impor. PMA yang disetujui menyusut dari US$ 2.471 juta (1983) menjadi US$ 848 juta (1986), sehingga mengalami pertumbuhan negatif 19,06% per tahun. Sedangkan PMDN pada mulanya anjlok dari Rp6.476 miliar (1983) menjadi Rp2.109 miliar (1984), untuk kemudian kembali merangkak naik menjadi Rp4.412 miliar (1986). Pada saat yang sama, impor menurun dari US$ 17.726 juta menjadi US$ 11.938 juta, atau tumbuh negatif sebesar 9,36% per tahun. Meskipun pemerintah masih sanggup menda-patkan utang luar negeri sebesar US$ 16.592 juta dan didukung pula oleh utang luar negeri swasta sekitar US$ 3.393 juta (masing-masing merupakan jumlah kumulatif utang yang bisa dicairkan selama 1983-1986), suntikan dana ini tak mampu menyelamatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi.

4. Era kebangkitan ekspor nonmigas (1987-1996)

Sejak tahun 1987 Indonesia terus menempuh kebijakan reformasi, meskipun masih terkesan "setengah serius". Hal ini terlihat dari pengguliran serangkaian kebijakan deregulasi di berbagai bidang, walaupun masih didominasi oleh sektor moneter. Berawal dari pengguliran paket deregulasi Juli 1987 hingga paket deregulasi Juni 1996, sektor investasi (PMA dan PMDN) dan perdagangan luar negeri (ekspor nonmigas) mampu tumbuh sekitar 51,35% dan 19,79% per tahun. Di sisi lain, utang luar negeri (pemerintah dan swasta) tumbuh cukup besar, sekitar  11,70%.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dari 4,93% (1987) menjadi 8,21% (1995) dan 7,82% (1996). Menurut para pengamat ekonomi, relatif tingginya tingkat pertumbuhan tahun 1995 dan 1996 terutama didorong oleh kenaikan yang cukup besar dalam konsumsi dan investasi. Secara rata-rata, selama 1987-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih hingga 6,90% per tahun.